Welcome To My Blog: sistem perekonomian indonesia

sistem perekonomian indonesia

Posted in | di 05.34

3. Sistem Perekonomian Indonesia

Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Perbedaan mendasar antara sebuah sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya adalah bagaimana cara sistem itu mengatur faktor produksinya.

Dalam beberapa sistem, seorang individu boleh memiliki semua faktor produksi. Sementara dalam sistem lainnya, semua faktor tersebut di pegang oleh pemerintah. Kebanyakan sistem ekonomi di dunia berada di antara dua sistem ekstrem tersebut.
Selain faktor produksi, sistem ekonomi juga dapat dibedakan dari cara sistem tersebut mengatur produksi dan alokasi.

Sebuah perekonomian terencana (planned economies) memberikan hak kepada pemerintah untuk mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi hasil produksi. Sementara pada perekonomian pasar (market economic), pasar lah yang mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi barang dan jasa melalui penawaran dan permintaan.

1. perkembangan sistem ekonomi sebelum orde baru

Sejak berdirinya negara Republik Indonesia, banyak sudah tokoh-tokoh

negara pada saat itu telah merumuskan bentuk perekonomian yang

tepat bagi bangsa Indonesia, baik secara individu maupun melalui diskusi

kelompok.

Sebagai contoh, Bung Hatta sendiri, semasa hidupnya mencetuskan ide,

bahwa dasar perekonomian Indonesia yang sesuai dengan cita-cita

tolong menolong adalah koperasi (Moh. Hatta dalam Sri Edi Swasono,

1985), namun bukan berarti semua kegiatan ekonomi harus dilakukan

secara koperasi, pemaksaan terhadap bentuk ini justru telah melanggar

dasar ekonomi koperasi.

Demikian juga dengan tokoh ekonomi Indonesia saat itu, Sumitro

Djojohadikusumo, dalam pidatonya di negara Amerika tahun 1949,

menegaskan bahwa yang dicita-citakan adalah ekonomi semacam

campuran. Namun demikian dalam proses perkembangan berikutnya

disepakitilah suatu bentuk ekonomi Pancasila yang di dalamnya

mengandung unsur penting yang disebut Demokrasi Ekonomi.

Terlepas dari sejarah yang akan menceritakan keadaan yang sesungguhnya pernah terjadi di Indonesia, maka menurut UUD’45, system perekonomian tercermin dalam pasal-pasal 23, 27, dam 34.

Demokrasi ekonomi dipilih, karena memiliki cirri-ciri berdasar atas yang diantaranya adalah (suroso, 1993):

a) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

b) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai Negara.

c) Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

d) Sumber-sumber kekayaan dan keuangan Negara digunakan dengan pemufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat, serta pengawasan terhadap kebijaksanaannya ada pada lembaga-lembaga perwakilan pula.

e) Warga Negara memiliki kebebasan dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.

f) Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga Negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara.

2. sistem perekonomian Indonesia sangat menentang adanya sistem Free Fight Liberalism, Etatisme (Ekonomi Komando) dan Monopoli

Dengan demikian, di dalam perekonomian Indonesia tidak mengijinkan

adanya:

a) Free fight liberalism ialah adanya kebebasan usaha yang tidak terkendali

sehingga memungkinkan terjadinya eksploitasi kaum ekonomi yang

lemah. Dengan dampak semakin bertambah luasnya jurang pemisah

kaya dan miskin.

b) Etatisme yaitu keikutsertaan pemerintahan yang terlalu dominan

sehingga mematikan motifasi dan kreasi dari masyarakat untuk

berkembang dan bersaing secara sehat.

c) Monopoli suatu bentuk pemusatan kekuatan ekonomi pada satu

kelompok tertentu, sehingga tidak memberikan pilihan lain pada

konsumen untuk tidak mengikuti ‘keinginan sang monopoli’

Pada awal perkembangan perekonomian Indonesia menganut sistem

ekonomi Pancasila. Ekonomi Demokrasi, dan ‘mungkin campuran’,

namun bukan berarti sistem perekonomian liberalis dan etatisme tidak

pernah terjadi di Indonesia. Awal tahun 1950-an - tahun1957-an

merupakan bukti sejarah adanya corak liberalis dalam perekonomian

Indonesia. Demikian juga dengan sistem etatisme, pernah juga

mewarnai corak perekonomian di tahun1960-an - masa orde baru.

Keadaan ekonomi Indonesia antara tahun 1950 - tahun 1965-an

sebenarnya telah diisi dengan beberapa program dan rencana ekonomi

pemerintah. Diantara program-program tersebut adalah:

 Program Banteng tahun 1950, yang bertujuan membantu pengusaha

pribumi.

 Program/ Sumitro Plan tahun 1951.

 Rencana Lima Tahun Pertama, tahun 1955-1960

Rencana delapan tahun

Namun demikian ke semua program dan rencana tersebut tidakmemberikan hasil yang berarti bagi perekonomian Indonesia. Beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan adalah:

 Program-program tersebut disusun oleh tokoh-tokoh yang relatif bukan

bidangnya, namun oleh tokoh politik, dengan demikian keputusankeputusan

yang dibuat cenderung menitik beratkan pada masalah

poitik, dan bukannya masalah ekonomi. Hal ini dapat dimengerti

mengingat pada masa-masa ini kepentingan politik lebih dominan,

seperti mengembalikan negara Indonesia ke negara kesatuan, usaha

mengembalikan Irian Barat, menumpas pemberontakan di daerahdaerah,

dan masalah politik sejenisnya.

 Akibat lanjut dari keadaan di atas, dana negara yang seharusnya

dialokasikan untuk kepentingan kegiatan ekonomi, justru dialokasikan

untuk kepentingan politik dan perang.

 Faktor berikutnya adalah, terlalu pendeknya masa kerja setiap kabinet

yang dibentuk (sistem parlementer saat itu). Tercatat tidak kurang dari

13 kabinet berganti saat itu. Akibatnya program dan rencana yang telah

disusun masing-masing kabinet tidak dapat dijalankan dengan tuntas,

kalau tidak ingin disebut tidak sempat berjalan.

 Disamping itu program dan rencana yang disusun kurang

memperhatikan potensi dan aspirasi dari berbagai pihak. Disamping

putusan individu/ pribadi, dan partai lebih dominan daripada

kepentingan pemerintah dan negara.

 Adanya kecenderungan terpengaruh untuk menggunakan sistem

perekonomian yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia

(liberalis, 1950 – 1957) dan etatisme (1958 – 1965).

Akibat yang ditimbulkan dari sistem etatisme yang pernah ‘terjadi’ di

Indonesia pada periode tersebut dapat dilihat pada bukit-bukit

berikut:

 Semakin rusaknya sarana-sarana produksi dan komunikasi, yang

membawa dampak menurunnya nilai eksport kita.

 Hutang luar negeri yang justru dipergunakan untuk proyek ‘Mercu Suar’.

 Defisit anggaran negara yang makin besar, dan justru ditutup dengan

mencetak uang baru, sehingga inflasi yang tinggi tidak dapat dicegah

kembali.

Keadaan tersebut masih dipaparkan dengan laju pertumbuhan

penduduk (2,8%) yang lebih besar dari laju pertumbuhan ekonomi saat

itu, yakni sebesar 2,2%.

3. Perkembangan Sistem Ekonomi Indonesia setelah Orde Baru

· Iklim kebangsaan setelah orde baru menunjukkan suatu kondisi yang sangat mendukung untuk mulai dilaksanakannya sistem ekonomi yang sesungguhnya diinginkan rakyat Indonesia. Setelah melalui masa-masa penuh tantangan pada periode 1945 sampai 1965, semua tokoh Negara yang duduk dalam pemerintahan sebagai wakil rakyat sepakat untuk kembali menempatkan system ekonomi kita pada nilai-nilai yang telah tersirat dalam UUD 1945. Dengan demikian system demokrasi ekonomi dan system ekonomi pancasila kembali satu-satunya acuan bagi pelaksanaan semua kegiatan ekonomi selanjutnya.

· Awal orde baru diwarnai dengan masa-masa rehabilitasi, perbaikan, hamper diseluruh sektor kehidupan, tidak terkecuali sektor ekonomi, rehabilitasi ini terutama ditujukan untuk:

 Membersihkan segala aspek kehidupan dari sisa-sisa paham dan system perekonomian yang lama (liberal/kapitalis dan etatisme/komunis).

 Menurunkan dan mengendalikan laju inflasi yang saat itu sangat tinggi, yang berakibat terhambatnya proses penyembuhan dan menigkatkan kegiatan ekonomi secara umum.

· Tercatat bahwa:

 Tingkat inflasi tahun 1966 sebesar 650%

 Tingkat inflasi tahun 1967 sebesar 120%

 Tingkat inflasi tahun 1968 sebesar 85%

 Tingkat inflasi tahun 1969 sebesar 9.9%

Dari data di atas, menjadi jelas, mengapa rencana pembangunan lima tahun pertama (REPELITA I) baru dimulai pada tahun 1969.

Sejak bergulirnya reformasi 1998, di Indonesia mulai dikembangkan sistem ekonomi kerakyatan, di mana rakyat memegang peranan sebagai pelaku utama namun kegiatan ekonomi lebiih banyak didasarkan pada mekanisme pasar. Pemerintah mempunyai hak untuk melakukan koreksi pada ketidaksempurnaan dan ketidakseimbangan pasar.

Ciri-ciri ekonomi kerakyatan diantaranyaadalah sebagai berikut :

 Berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat

 Memperhatikan pertumbuhan ekonomi, kepentingan sosial, dan nilai

keadilan serta kualitas hidup

 Mewujudkan pembangungan yang berkelanjutan dan berwawasan

lingkungan

 Menjamin kesempatan bekerja dan berusaha

 Memperlakukan seluruh rakyat secara adil

Sumber :

http://ips-mrwindu.blogspot.com/2009/04/pelaku-ekonomi.html

http://cynthiaprimadita.blogspot.com/2011/02/makalah-sistem-perekonomian-indonesia.html