SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN NEGARA AMERIKA, JEPANG, CHINA, INDIA DAN MEKSIKO
BAB II
SISTEM AKUNTANSI
KEUANGAN NEGARA AMERIKA, JEPANG, CHINA, INDIA DAN MEKSIKO
1.
Sistem
Akuntansi Keuangan Negara Amerika
Akuntansi
di AS diatur oleh Badan Sektor Swasta (Badan Standar Akuntansi Keuangan, atau
Financial Accounting Standards Boardi – FSAB), namun sebuah lembaga pemerintah
(Komisi Pengawas Pasar Modal atau Securities Exchange Commission – SEC) juga
memiliki kekuasaan untuk menerapakan standarnya sendiri. Hingga tahun 2002 Institut Amerika untuk Akuntan Publik
bersertifikat, badan sektor swasta lainnya, menetapkan Standar Auditing. Pada
tahun itu Badan Pengawas Akuntansi Perusahaan Publik didirikan dengan kekuasaan
yang luas untuk mengatur audit dan auditor perusahaan publik.
Dalam
akuntansi terapan di Indonesia kita mengenal yang namanya SAK (Standar
Akuntansi Keuangan), di Amerika lebih dikenal dengan nama GAAP (General
Accepted Accounting Principal. Ada 8 Tipe Komponen Laporan Keuangan di Amerika
:
1) Lap
Manajemen
2) LapAuditor
Independen
3) Lap
Keuangan Primer
4) Diskusi
manajemen dan analisis hasil operasional dan kondisi keuangan
5) Penjelasan
mengenai kebijakan akuntansi dengan dampak yang paling kritis pada laporan
keuangan
6) Catatan
atas laporan keuangan
7) Perbandingan
data keuangan selama 5 atau 10 tahun
8) Data
triwulan terpilih.Pengukuran akuntansi Pengukuran dengan dasar akrual sangat
luas dan pengakuan transaksi dan peristiwa sangat bergantung pada konsep
penandingan. Jika perubahan dalam praktik atau prosedur terjadi, maka harus
diungkapkan.
2.
Sistem
Akuntansi Keuangan Negara Jepang
Pasar
saham di Jepang signifikan, tetapi tradisi akuntansinya lebih mengutamakan
kebutuhan informasi kreditur dan otoritas pajak. Commercial Code diintroduksi
tahun 1890 dengan tujuan memproteksi kreditur. Setelah Perang Dunia II,
Commercial Code direvisi untuk memproteksi investor juga. Pada tahun 1948,
diintroduksi sebuah undang-undang bursa dan sekurotas yang baru yang modelnya
seperti undang-undang sekuritas AS tahun 1933 dan 1934. Instruksi-instruksi
pemerintah terlibat langsung dalam penentuan standar akuntansi. Business
Accounting Deliberation Council (BADC), yang menetapkan standar akuntansi
keuangan merupakan sebuah badan advisori dalam Ministry of Finance (MOF). MOF
bertanggung jawab atas undang-undang bursa dan sekuritas dan regulasi akuntansi
yang terkait. Di lain pihak Ministry of Judtice bertanggung jawab atas aplikasi
Commercial Code. Dengan sistem akuntansi yang berada di bawah yurisdiksi dua
institusi pemerintah, tidak ada pendekatan regulasi yang terpadu.
Profesi
akuntansi di Jepang masih kecil dan kurang berpengaruhi dalam proses penentuan
standard akuntansi, tetapi memberikan rekomendasi dalam aplikasi praktik
regulasi akuntansi legal. Japanese Institute of Certified Public Accountants
didirikan dengan undang-undang tahun 1948, walaupun badan sebelumnya sudah ada
semenjak tahun 1927. Pada tahun 1991, sebuah badan baru, Corporation Finance
Research Institute (COFRI) juga didirikan dengan tujuan untuk memberikan
nasihat otoritatif kepada BADC di MOF. Kepentingan khusus dalam aspek
internasional dari regulasi akuntansi menjadi sebuah motivasi penting dalam
perkembangan yang baru ini. Banyak perusahaan yang menyusun laporan keuangan
tambahan dalam bahasa Inggris untuk para pembaca akun asing yang sering disebut
sebagai translasi sederhana. Pada tahun 2006 terdapat lebih-kurang 30
perusahaan Jepang yang terdaftar di AS yang menyusun laporan keuangan
konsolidasian berdasarkan PABU AS, dan bukannya merekonsiliasi laba dan ekuitas
pemegang saham yang didasarkan pada PABU Jepang. Di Jepang juga telah didirikan
dewan standard akuntansi yang mirip dengan FASB di AS. Jepang sudah mulai
terdorong untuk lebih berpartisipasi di dalam proses penentuan standard
akuntansi internasional.
·
Regulasi
dan Pelaksanaan Akuntansi
Pemerintah nasional memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap akuntansi Jepang. Regulasi akuntansi berdasarkan pada tiga
badan hukum: undang-undang perusahaan (company low), undang-undang pertukaran
dan sekuritas (securities and exchange law), dan undang-undang pajak
penghasilan perusahaan (corporate income tax law). Ketiga badan hukum tersebut
saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain yang disebut sebagai “sistem
legal triangular. Undang-undang perusahaan diatur oleh Ministry of Justice
(MOJ). Hukum tersebut merupakan inti dari regulasi akuntansi di Jepang dan yang
paling memiliki pengaruh besar. Semua perusahaan yang didirikan berdasrkan
undang-undang perusahaan diwajibkan untuk memenuhi ketentuan akuntansi.
Berdasarkan Undang-undang perusahaan, laporan
keuangan serta jadwal yang mendukungpada perusahaan kecil dan menengah
merupakan subjek untuk audit hanya oleh auditor yang berwenang. Baik auditor
berwenang atau independen, keduanya harus mengaudit laporan keuangan yang
dipublikasikan oleh perusahaan sesuai dengan undang-undang pertukaran dan sekuritas.
Auditor yang berwenang tidak memerlukan kualifikasi profesional dan ditugasi
oleh perusahaan secara penuh. Audit berwenang biasanya fokus pada manajerial
direktur dan baik bekerja sesuai dengan kewenangannya tau tidak. Auditor
independen melibatkan pemeriksaanterhadap laporan dan catatan keuangan, serta
harus dilakukan oleh akuntan publik bersertifikasi (certified public accountans
- CPAs).
·
Pelaporan
keuangan
Perusahaan yang didirikan menurut hukum komersial
diwajibkan untuk menyusun laporan wajib yang harus mendapat persetujuan dalam
rapat tahunan pemegang saham, yang berisi hal-hal berikut:
1) Neraca
2) Laporan
laba rugi
3) Laporan
usaha
4) Proposal
atas penentuan penggunaan (apropriasi) Laba Ditahan
5) Skedul
pendukung
Perusahaan
yang mencatatkan sahamnya juga harus menyusun laporan keuangan sesuai dengan
Undang-Undang Pasar Modal (Securities and Exchange Laws-SEL) yang secara umum
mewajibkan laporan keuangan dasar yang sama dengan Hukum Komersial ditambah
dengan laoran arus kas. Namun demikian, menurut SEL, laporan keuangan
konsolidasilah yang menjadi perhatian utama, bukan laporan keuangan induk
perusahaan. Catatan kaki skedul tambahan juga diwajibkan. Laporan keuangan dan
skedul yang disusun sesuai dengan SEL harus diaudit oleh auditor independen.
·
Pengukuran
Akuntansi
Hukum komersial mewajibkan perusahaan-perusahaan
besar untuk menyusun laporan konsolidasi. Selain itu, perusahaan yang
mencatatkan saham harus menyusun laporan keuangan konsolidasi sesuai dengan
SEL. Akun perusahaan terpisah merupakan dasar bagi laporan konsolidasi dan
umumnya prinsip akuntansi yang sama digunakan untuk keduanya. Anak perusahaan
dikonsolidasikan jika induk perusahaan secara langsung dan tidak langsung
mengendalikan kebijakan keuangan dan operasionalnya. Meskipun metode penyatuan
kepemilikan diperbolehkan, metode pembelian untuk penggabungan usaha umumnya
digunakan. Goodwill diukur menurut dasar nilai wajar aktiva bersih yang
diakuisisi dan diamortisasi selama maksimum 20 tahun. Metode ekuitas digunakan
untuk investasi pada perusahaan afiliasi ketika induk dan anak perusahaan
memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan keuangan dan operasionalnya.
Metode ekuitas juga digunakan untuk mencatat usaha patungan; konsolidasi secara
proporsional tidak diperbolehkan.
Berdasarkan standar translasi mata uang asing yang
direvisi pada tahun 1999, aktiva dan kewajiban anak perusahaan asing
ditranslasikan berdasarkan nilai tukar kini (akhir tahun), pendapatan dan beban
berdasarkan nilai tukar rata-rata dan penyesuaian translasi disajikan dalam
ekuitas pemegang saham. Persediaan dapat dinilai berdasarkan biaya perolehan
atau mana yang lebih rendah antara biaya atau harga pasar;namun biaya yang
paling banyak digunakan. Namun demikian, persediaan harus diturunkan nilainya
menjadi sebesar nilai pasar jika terdapat penurunan nilai yang signifikan dan
permanen. FIFO, LIFO, dan rata-rata seluruhnya merupakan metode arus biaya yang
dapat diterima, dan yang paling populer adalah rata-rata. Investasi pada surat
berharga dinilai sebesar nilai pasar. Aktiva tetap dinilai sebesar nilai pasar.
Aktiva tetap dinilai sebesar biaya perolehan dan disusutkan sesuai dengan hukum
pajak. Metode saldo menurun merupakan metode depresiasi yang paling umum.
Biaya penelitian dan pengembangan dibebankan pada
saat terjadinya. Sewa guna usaha yang mengalihkan kepemilikan kepada pihak
penyewa (lessee) harus dikapitalisasikan. Sewa guna usaha pembiayaan lainnya
dapat dikapitalisasikan atau diperlakukan sebagai sewa guna usaha biasa. Pajak
tangguhan terjadi untuk seluruh perbedaan karena waktu dengan menggunakan
metode kewajiban. Kerugian kontinjensi terjadi jika mungkin terjadi dan
besarnya dapat diestimasikan dengan. Pensiun dan kewajiban pensiun karyawan
lainnya diakru secara penuh pada saat karyawan menghasilkannya dan kewajiban
belum didanai harus disajikan dengan kewajiban. Cadangan wajib harus dilakukan
: setiap tahun perusahaan harus mengalokasikan jumlah yang setara dengan
setidaknya 10% dari dividen tunai dan bonus yang dibayarkan kepada direktur dan
auditor wajib hingga cadangan wajib mencapai 25% dari modal saham.
3.
Sistem
Akuntansi Keuangan Negara China
Pada
1940-an, di Republik Rakyat China (RRC) diterapkan sistem akuntansi
berorientasi Barat untuk korporasi-korporasi besar. Tetapi, berdirinya RRC pada
1949 membawa perubahan dramatis dengan diperkenalkannya akuntansi gaya Uni
Sovyet dan penekanan pada keseragaman serta pengendalian terpusat terhadap
perencanaan nasional.
Pada
1978, pendekatan ini mlai dimodifikasi seiring kebijaka "pintu
terbuka" serta program modernisasinya. Reformasi menuju ekonomi yang lebih
berorientasi pasar telah menimbulkan serangkaian reformasi akuntansi.
Undang-undang Akuntansi RRC, yang diadopsi 1985 dan direvisi 1993 dan juga
1999, menetapkan prinsip-prinsip umum mengenai sifat dan peran akuntansi serta
memberdayakan Ministry of Finance (MOF) untuk menerbitkan standar akuntansi.
Pada
1992, Standar Akuntansi Dasar untuk Perusahaan Bisnis, yang merupakan rerangka
konseptual akuntansi RRC, diterbitkan. Awal 1993, disusun standar akuntansi
khusus mengenai berbagai macam topik. Tahun 1998, aturan-aturan lama untuk
perusahaan saham gabungan (joint stock companies) diganti dengan Accounting
System for Joint Stock Limited Enterprise. Setelah dilakukan revisi terhadap
Undang-Undang Akuntansi 1999, Dewan Negara RRC juga menerbitkan Financial
Accounting and Reporting Rules (FARR) for Enterprise, yang memperbarui
definisi-definisi aset, utang, modal pemilik, pendapatan, dan biaya. FAAR juga
merinci kompo nen-komponen laporan keuangan, yang meliputi laporan arus kas, neraca,
dan laporan hasil usaha.
Standar
akuntansi baru tersebut, mencerminkan sebuah perubahan besar mengenai
pendekatan dalam akuntansi China dalam arti bahwa semua perusahaan sekarang
dituntut untuk mematuhi serangkaian prinsip akuntansi yang terpadu. Tetapi,
yang paling signifikan adalah isi standar baru tersebut, yang mencerminkan era
baru dalam akuntansi Cina, yang didasarkan pada pendekatan berorientasi-pasar
Barat dan bukan lagi gaya Uni Soviet. Dalam hubungannya dengan sisi praktik,
fungsi auditing yang dihapus setelah pendirian RRC, baru bangkit lagi pada 1983
dengan didirikannya Administrasi Audit pemerintah. Demikian juga, The Chinese
Institute of Certified Public Accounting baru didirikan lagi oleh pemerintah
1988. Dengan pesatnya reformasi akuntansi, akhir-akhir ini Cina mengalami
kekurangan akuntan.
·
Pengukuran
Akuntansi
Metode penilaian wajib digunakan untuk mencatat
penggabungan usaha dan goodwiil harus dihapusbukukan selama tidak lebih dari 10
tahun. Metode ekuitas digunakan jika kepemilikan terhadap perusahaan lain lebih
20%. Biaya historis merupakan dasar untuk menilai aktiva berwujud, FIFO,
rata-rata, dan LIFO merupakan metode penentuan biaya (persediaan) yang
diperbolehkan. Aktiva tidak berwujud dicataberdasarkan harga perilehannya dan
diamortisasi selama tidak lebih dari 10 tahun. Biaya penelitian dan pengembangan
dibebankan langsung.
4.
Sistem
Akuntansi Keuangan Negara India
Karena
warisan dari Inggris, standar akuntansi India berfokus pada kebutuhan investor.
Pada tahun 1949, dibentuk Institute of Chartered Accountants in India (ICAI).
Kemudian, didirikan Accounting Standard Board (ASB) untuk merumuskan
standar-standar akuntansi dalam membantu Council of the ICAI dalam menciptakan
serta memodifikasi standar-standar akuntansi di India.
Dari
1947 sampai dengan akhir 1970-an, karakteristik ekonomi India adalah perencanaan
gaya sosialis pemerintah pusat dan industri substitusi impor. Kegagalan ekonomi
memaksa pemerintah bergeser ke ekonomi terbuka pada 1991. Ini mendorong India
untuk melakukan konvergensi, dan pada 2006 pemerintah India mengumumkan niatnya
untuk mengintroduksi undangan-undangan perusahaan baru yang komprehensif yang
meliputi penggabungan standar-standar akuntansi yang diterbitkan oleh ASB dengn
IFRS (termasuk di dalamnya adalah IAS). ASB memberikan perimbangan IFRS yang
diterbitkan oleh ASB serta mencoba sedapat mungkin untuk mengimplementasikannya
ke dalam standar-standar mereka, dengan memperimbangkan lingkungan di India.
5.
Sistem
Akuntansi Keuangan Meksiko
Meksiko
memiliki panutan dalam hal standar akuntansi yang digunakan. Standar akuntansi
yang digunakan oleh meksiko ialah IASB, bagi meksiko IASB merupakan panduan
dalam menyelasaikan permasalahan mengenai akuntansi yang terjadi.
Aturan
yang diterapkan oleh negara meksiko dengan ifrs (international Financial
Reporting Standards) terdapat kesamaan dalam sistem akuntansinya, terutama pada
kerangka dasar penyusunan laporan keuangan, diantaranya ialah: Neraca, Laporan
Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas Pemegang Saham, Laporan Perubahan Dalam
Posisi Keuangan, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Sedangkan Meksiko tidak
menganut Laporan Arus Kas dalam kerangka dasar penyusunan laporan keuangannya.
Patokan
akuntansi yang diterapkan oleh negara Meksiko masih mengikuti pengaruh yang
lama ialah yang berasal dari Amerika Serikat dan pengaruh yang terbaru ialah
dari IASB (International Accounting Standard Board), sehingga praktik pelaporan
keuangan pada negara tersebut selalu berorientasi pada keadilan.
·
Pengukuran
Akuntansi
Ada
beberapa metode yang digunakan dalam pengukuran akuntansi antara lain:
1) Metode
ekuitas digunakan untuk apabila terdapat pengaruh, tetapi bukan kendali yang
umumnya berarti besarnya kepemilikan berkisar antara 10 hingga 50 %.
2) Usaha
patungan dapat dikonsolidasikan secara proporsional atau dicatat dengan
menggunakan metode ekuitas.
3) Meksiko
telah mengadopsi Standar Akuntansi Internasional no.2 mengenai transaksi mata
uang asing.
4) Metode
akuntansi pembelian dan penyatuan kepemilikan untuk penggabungan usaha dapat
digunakan, tergantung pada keadaannya. Jika mayoritas pemegang saham perusahaan
yang diakuisisi tidak terus mempertahankan kepemilikan dalam usaha tersebut
maka metode pembelian yang digunakan, jika ya, metode penyatuan kepemilikan
yang digunakan.
REFERENSI
Frederick
D.S.Choi dan Gary K.Meek. 2005. International
Accounting. Buku 1. Edisi Kelima,
Jakarta: Salemba Empat
Sunandi
dan Danang Sunyoto. 2015. Akuntansi
Internasional. Jakarta: PT BUKU SERU.
Tulisan
Ini Adalah Salah Satu Bentuk Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Akuntansi
Internasional
Ditulis
Oleh : Y. Rizkia Budi
Dosen : Jessica Barus, SE, MMSI
Universitas
Gunadarma
0 Response to "SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN NEGARA AMERIKA, JEPANG, CHINA, INDIA DAN MEKSIKO"
Posting Komentar